PERIFAROUK.ID

Keadilan adalah salah satu gagasan tertua dalam filsafat, tetapi sekaligus yang paling kompleks untuk dipahami. Sejak zaman Plato hingga filsuf kontemporer, gagasan tentang keadilan terus berkembang, mencerminkan perubahan nilai-nilai, masyarakat, dan cara pandang manusia terhadap hubungan sosial. Namun, benang merah tetap ada: keadilan bukan sekadar konsep abstrak, melainkan fondasi dari masyarakat yang adil dan sejahtera.

Bagaimana perjalanan gagasan keadilan dari Plato hingga filsuf masa kini, dan apa yang bisa kita pelajari untuk memperbaiki sistem hukum dan keadilan di Indonesia?

Keadilan Menurut Plato: Harmoni dalam Jiwa dan Negara

Dalam karya monumentalnya The Republic, Plato mendefinisikan keadilan sebagai harmoni. Ia menggambarkan keadilan sebagai situasi di mana setiap elemen dalam masyarakat melakukan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Bagi Plato, keadilan adalah tatanan yang harmonis, baik di tingkat individu maupun negara. Ia menulis, “Keadilan ada ketika setiap individu menjalankan perannya sesuai dengan kodratnya.” Dalam pandangannya, seorang pemimpin yang adil adalah filsuf-raja yang bijaksana, mampu melihat kebenaran dan memimpin untuk kepentingan semua, bukan hanya kelompok tertentu.

Namun, gagasan Plato ini juga mengandung kritik. Apakah harmoni bisa tercapai dalam masyarakat yang kompleks seperti sekarang? Bagaimana jika “kodrat” yang dimaksudkan Plato digunakan sebagai pembenaran untuk membatasi hak individu?

Keadilan Aristoteles: Proporsional dan Distributif

Murid Plato, Aristoteles, memberikan pendekatan berbeda. Ia melihat keadilan sebagai sesuatu yang harus diwujudkan secara proporsional. Dalam bukunya Nicomachean Ethics, Aristoteles membagi keadilan menjadi dua:

1. Keadilan distributif, yaitu pembagian sumber daya atau hak sesuai dengan kontribusi atau kebutuhan masing-masing individu.
2. Keadilan retributif, yaitu penghukuman atau pemulihan yang setara dengan kerugian yang ditimbulkan.

Prinsip keadilan ini terlihat relevan hingga hari ini. Dalam konteks hukum modern, kita bisa melihatnya dalam sistem pidana (retributif) dan kebijakan afirmatif (distributif). Namun, kritik terhadap Aristoteles adalah pada kesulitan dalam menetapkan standar proporsionalitas. Siapa yang berhak menentukan nilai kontribusi atau kebutuhan individu?

Keadilan Sosial: Dari John Rawls hingga Masa Kini

Melompat jauh ke abad ke-20, filsuf John Rawls memberikan gagasan monumental dalam bukunya A Theory of Justice. Rawls memperkenalkan konsep justice as fairness (keadilan sebagai kewajaran?). Ia membayangkan masyarakat yang dirancang di bawah veil of ignorance, di mana setiap orang tidak mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau kemampuan mereka. Dalam kondisi ini, Rawls percaya orang akan memilih prinsip-prinsip keadilan yang memastikan kesetaraan dan perlindungan bagi yang paling lemah. Rawls menegaskan, “Keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran.”

Namun, kritik terhadap Rawls datang dari filsuf seperti Robert Nozick, yang berpendapat bahwa gagasan Rawls terlalu mengorbankan kebebasan individu demi kesetaraan. Pandangan ini membuka diskusi tentang bagaimana keseimbangan antara keadilan sosial dan kebebasan individu dapat dicapai dalam masyarakat modern.

---

Kritik dan Perkembangan Gagasan Keadilan

Dari Plato hingga Rawls, gagasan keadilan terus menghadapi kritik dan reinterpretasi. Salah satu kritik utama datang dari perspektif feminis dan postkolonial. Filsuf seperti Iris Marion Young menekankan bahwa keadilan tidak boleh hanya dilihat sebagai distribusi sumber daya, tetapi juga pengakuan terhadap identitas, kebebasan dari dominasi, dan partisipasi setara dalam pengambilan keputusan. Iris Marion Young menggambarkan, “Keadilan adalah kebebasan dari penindasan dalam segala bentuknya.” Gagasan yang relevan dalam konteks masyarakat yang masih mengalami ketimpangan gender, etnisitas, dan kelas sosial, termasuk di Indonesia.

Selain itu, dalam era digital, keadilan menghadapi tantangan baru. Bagaimana memastikan keadilan dalam distribusi data, perlindungan privasi, dan dampak kecerdasan buatan? Filosofi keadilan kini harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahkan tidak terpikirkan di masa Plato.

Konteks Indonesia: Pelajaran dari Para Filsuf

Dalam konteks hukum Indonesia, gagasan para filsuf ini tentu menawarkan refleksi yang mendalam. Harmoni ala Plato, bahwa sistem hukum harus menciptakan harmoni sosial. Misalnya, penguatan restorative justice dalam penanganan kasus pidana untuk menciptakan rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Proporsionalitas Aristoteles, dimana reformasi sistem bantuan hukum untuk memastikan akses yang adil bagi semua lapisan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Kesetaraan Rawlsian, ketika kebijakan afirmatif dibutuhkan untuk kelompok marginal, seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat, demi memastikan bahwa mereka memiliki posisi yang setara dalam hukum.

Namun, Indonesia juga memiliki tantangan unik, seperti budaya patronase dan korupsi sistemik, yang sering kali merusak prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, refleksi terhadap gagasan keadilan harus disertai dengan keberanian untuk mereformasi sistem hukum secara menyeluruh.

Penutup: Menghidupkan Keadilan di Masa Kini

Keadilan adalah ide yang terus berkembang. Dari harmoni Plato, proporsionalitas Aristoteles, hingga keadilan sosial Rawls, setiap gagasan memberikan kontribusi penting untuk memahami keadilan di dunia yang kompleks. Namun, keadilan bukan hanya milik para filsuf; keadilan adalah tanggung jawab kita bersama. Seperti yang pernah dikatakan Martin Luther King Jr., “Lengkungan moral alam semesta ini panjang, tetapi selalu melengkung ke arah keadilan.”

Tugas kita adalah mempercepat lengkungan itu, menciptakan sistem hukum yang benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, dan memastikan bahwa setiap orang, tanpa kecuali, merasakan manfaatnya. Keadilan adalah janji masa depan, tetapi juga panggilan untuk bertindak hari ini. Siapkah Indonesia menjawab panggilan itu?